Bahas Rencana Relokasi Lapas Perempuan Semarang, Kemenkumham Jateng dan Pemkot Semarang Adakan Pertemuan

SEMARANG - Membahas kelanjutan rencana Relokasi Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang, Kanwil Kemenkumham Jateng mengadakan rapat dengan Pemerintah Kota Semarang, Selasa (20/09/2022).

Pada kesempatan ini, hadir Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin. didampingi Kepala Divisi Administrasi Jusman, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Budhiarso Widhyarsono dan Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang Kristiana Hambawani.

Baca juga: Hujan Deras Disertai Angin Kencang Di Wilayah Kesesi Akibatkan Pohon Tumbang

Sementara dari Pemerintah Kota Semarang, diwakili oleh Sekda Kota Semarang Iswar Aminuddin, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Tuning Sunarningsih serta pejabat lainnya.

Baca juga: Penerapan Restorative Justice melalui Fasilitator Diversi di Bapas Nusakambangan

Pertemuan kedua belah pihak berlangsung di ruang rapat Setda Kota Semarang. Inti diskusi ini adalah melanjutkan kesepakatan terdahulu, dimana sebelumnya Pemerintah Kota Semarang telah setuju untuk memberikan lahan guna relokasi Lapas Perempuan Semarang.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng menjajaki kemungkinan terbaik dan menawarkan win-win solution untuk semua pihak.

Baca juga: Pemasangan Dinding Bata Hebel, Satgas TMMD Reguler 115 Kodim 0719/Jepara Perbaikan RTLH Milik Ibu Wagini

Menurut Yuspahruddin, opsi terbaik adalah Pemkot Semarang memfasilitasi pembangunan Lapas Perempuan Semarang yang baru. Sementara pihak Kemenkumham memberikan hibah bangunan Lapas Perempuan Semarang yang lama.

Namun bila ini kemungkinan ditindaklanjuti, Yuspahruddin mengatakan masih harus berkoordinasi lagi dengan Unit Pusat.

Baca juga: Bertu Merlas Minta Adhi Karya Tak Hanya Andalkan PMN dan Rights Issue dalam Pembiayaan

"Artinya kalau pihak Pemerintah Kota Semarang bersedia untuk membangunkan (Lapas Perempuan), maka nanti akan kami laporkan ke Sekretaris Jenderal dan Bapak Menteri, " ujarnya menjelaskan.

"Karena Kewenangan untuk menghibahkan atau tidak menghibahkan aset kami adalah kewenangan Pusat, Jadi perlu koordinasi lebih lanjut, " sambungnya.

Baca juga: 'Fly Over' Ganefo Mranggen Siap Beroperasi

Selain itu, Kakanwil juga memastikan posisi tanah yang akan diberikan. Apakah tanah tersebut masuk zona hijau atau kuning. Karena tentunya akan berpengaruh pada proses pembangunan Lapas Perempuan nantinya.

(N.Son/***)