Secara Virtual, Kemenkumham Jawa Tengah Ikuti FGD Sistem Presidensil Indonesia Tahun 2024

SEMARANG - Analis Hukum dan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah turut berpartisipasi aktif dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait Tantangan Sistem Presidensil, Koalisi Parpol dan Oposisi serta Dampaknya pada Pembentukan Kabinet Hasil Pilpres 2024 di Indonesia, Selasa (04/04/2023).

FGD yang digelar oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM (BPHN Kemenkumham) secara virtual zoom.

Baca juga: Tim Kemenkumham Jateng Monev Survei IPK IKM di Lapas Kelas IIB Brebes dan Lapas Kelas IIB Slawi

Hal inj menghadirkan narasumber yakni Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan, Dr. Oce Madril, SH., MA. Dalam paparannya ia menjelaskan mengenai sistem pemerintahan Indonesia merupakan sistem presidensial murni.

Baca juga: Pastikan Bersertifikat Halal, MTsN 3 Banyumas Gelar Uji Kelayakan Pelaku Usaha di Lingkungan Sekolah Madrasah

"Dengan adanya Purifikasi sistem pemerintahan presidensial dilakukan dalam lima bentuk, yaitu pemilihan Presiden secara langsung, membatasi periodesasi masa jabatan presiden, memperjelas mekanisme pemakzulan presiden, larangan bagi Presiden untuk membubarkan DPR dan melembagakan mekanisme pengujian undang-undang (judicial review), " jelasnya.

"Kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat 1 UUD 1945), Kekuasaan membentuk pemerintahan (mengangkat Menteri-menteri, menyelenggarakan pemerintahan), Presiden memiliki hak prerogatif untuk membentuk pemerintahan (hasil Pilpres), dan Tidak ada model koalisi Parpol dalam memoposisi) bentuk pemerintahan (tidak ada juga konsep), ” sambungnya.

Baca juga: Babinsa Bancak berharap PTSL Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu perwakilan analis hukum turut menyampaikan sistem proporsional tertutup maupun dalam proporsional terbuka merupakan pemilihan langsung on man one vote one value, yang menentukan calon terpilh adalah para pemilih sesuai dengan asas pemilu yang bersifat langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam menentukan pilihannya berdasarkan UUD 1945.

Lebih lanjut para peserta FGD membahas terkait praktik pembentukan pemerintahan (Kabinet) dewasa ini yang cenderung mencerminkan sistem parlementer daripada sistem presidensil.

Baca juga: Baznas Banyumas Serahkan SK Legalitas UPZ Madrasah dan Mushala di Pasir Lor Karanglewas

Kegiatan FGD dari BPHN telah menghasilkan kajian mengenai gagasan pembentukan 'koalisi besar' yang muncul dalam dinamika politik menjelang pilpres 2024 dengan berpedoman partisipasi publik dilibatkan dalam kolaborasi membangun hukum.

(N.Son/***)

Baca juga: Pj Bupati Batang Pastikan Seluruh Guru Netral Dalam Pemilu 2024